DATAJAMBI.COM, Jambi – Oknum ASN Pemerintah Provinsi Jambi dilaporkan oleh Tim Advokasi Paslon Agus – Nazar ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tebo setelah diduga melanggar netralitas ASN di Pilkada Serentak Kabupaten Tebo 2024.
Tim Paslon Agus – Nazar meminta pihak Bawaslu Tebo segera menindaklanjuti laporan terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas tersebut.
“Kita laporkan oknum ASN Pemprov Jambi yang telah nyata memberikan dukungan ke salah satu paslon no urut 1 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),” kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Paslon Agus – Nazar, Slamet Irianto pada Senin, 28 Oktober 2024.
Slamet Irianto, yang didampingi Tim Advokasi dari Paslon 02 langsung mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Tebo dengan maksud melaporkan dugaan pelanggaran Netralitas ASN, pelanggaran kode etik, dan black campaign pada Pilkada Kabupaten Tebo 2024 yang dilakukan oleh oknum ASN Pemprov Jambi yang bekerja di Kabupaten Tebo.
“Jadi kronologis dari laporan saya ini ialah, sekitar 3 hari yang lalu, atau tepatnya pada Sabtu, 26 Oktober 2024 saya membuka dan membaca isi grup WhatsApp FORUM MASYARAKAT TEBO. Pada grup tersebut saya membaca pesan yang dikirimkan oleh akun yang bernama Fufufafa nomor kontak +62 812-2873-1662 dengan foto profil Agus Rubianto calon Bupati Tebo 2024. Akun WhatApp yang bernama Fufufafa tersebut menurut dugaan saya telah mengampanyekan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo dengan nomor urut 1. Beberapa pesannya menurut saya menjelek-jelekkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo dengan nomor urut 2, sebagaimana bukti-bukti isi pesannya terlampir,” kata Slamet.
Penasaran akan pemilik asli dari akun yang bernama Fufufafa tersebut, Slamet kemudian mencoba mencari nama aslinya dengan cara membuka aplikasi DANA dan mencoba transfer ke nomor telepon pada akun Fufufafa tersebut. Setelah mencoba melakukan hal tersebut dia kaget pada akun DANA sebagaimana nomor telepon yang dimasukkan tersebut muncul foto dan identitas nama inisial (FH) dan foto yang diketahuinya salah satu ASN yang bekerja di Kabupaten Tebo.
“Dalam hal ini, sepengetahuan saya untuk membuat akun DANA mesti menggunakan identitas asli seperti KTP, Kartu Keluarga, dan wajah yang bersangkutan mesti dipindai agar akun DANA tersebut dapat dibuat. Sehubungan pemilik akun DANA tersebut diduga adalah salah satu ASN,” ujarnya.
Oleh karena itu menurutnya patut diduga yang bersangkutan telah melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu, Pilkada, dan ASN. Kemudian juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Selain itu juga melanggar ketentuan dalam SKB yang disepakati Menpan, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.
