DATAJAMBI, Tebo – Kegiatan Pejabat Silaturahmi dan Bekerja di Desa (Prakarsa) yang diinisiasi oleh Penjabat (Pj) Bupati Tebo, H. Aspan, ST disorot negatif oleh salah satu aktivis Tebo.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Oktaviandi Mukhlis, Ketua Perkumpulan Pelita Kita Tebo kepada media ini pada Kamis, 2 November 2023.
Menurut Ketua Perkumpulan Pelita Kita ini, kegiatan Prakarsa yang dimotori oleh Penjabat Bupati Tebo Aspan ini cenderung sarat kepentingan politik pribadi.
“Untuk apa program prakarsa ini dilakukan. Kalau hanya untuk sekadar menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat. Tentunya hal tersebut sudah tertuang melalui mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah baik dari Musrenbangdes sampai ke tingkat Musrenbang Kabupaten,” kata pria yang akrab disapa Andi ini.
Andi berkata jika Penjabat Bupati ingin mengontrol aspirasi kebutuhan masyarakat, seharusnya dia tinggal mengkroscek hasil Musrenbangdes sampai ke tingkat Musrenbang Kabupaten apakah sinkron atau tidak. “Sebenarnya ini yang harus dilakukan oleh beliau, bukannya jalan-jalan yang terkesan seperti safari politik,” ujar Andi.
Kemudian, lanjut Andi, Penjabat Bupati juga harus lebih intens berkomunikasi dengan pihak legislatif dalam hal ini DPRD, yang bertujuan untuk menetapkan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati sebagai akses eksekusi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat yang sifatnya mendesak dan sangat dibutuhkan oleh daerah serta masyarakat secara umum.
Dikatakan Andi lagi, apalagi dalam kaitannya dengan demokrasi, mengingat saat ini sudah memasuki tahun politik, keadaan ini adalah ancaman yang besar buat demokrasi khususnya di Kabupaten Tebo.
“Tantangan untuk penyelenggaraan demokrasi yang lebih baik, dalam penyelenggaraan pemilu direntang waktu satu tahun yang akan datang rentan untuk ditunggangi kepentingan politik pribadi,” ucapnya.
Andi berujar, tanpa pembacaan gimmick politik sekalipun kebijakan-kebijakan seperti ini tidak baik bagi keberlangsungan demokrasi tentunya.
“Misi untuk menegakkan good governance akan sangat sulit untuk direalisasikan ketika dalam penyelenggaraannya saja tidak bisa transparan dan syarat akan kepentingan,” tuturnya.
