DATAJAMBI, Palangka Raya – Mantan Bupati Kabupaten Kapuas Ben Brahim S Bahat menggunakan rekening bank milik Kristian Adinata untuk menampung pemberian uang dari 2 perusahaan perkebunan Genting Group yakni PT Globalindo Agung Lestari (GAL) dan PT Dwie Warna Karya (DWK) pada 2017 silam.
Hal tersebut disampaikan Kristian Adinata, staf protokoler Pemkab Kapuas yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan terdakwa mantan Bupati Kapuas Ben Brahim bersama istri Ary Egahni.
Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya, ia menceritakan awal mula penggunaan rekeningnya setelah dipanggil oleh Ben Brahim (Terdakwa I) ke rumah jabatan Bupati Kapuas pada akhir Desember 2016.
“Saya ditanya punya rekening bank atau ndak. Saya jawab, siap saya punya. Pada Januari akan ada dana masuk,” kata Kristian pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa, 12 September 2023.
Ketua Majelis Hakim, Achmad Peten Sili lalu menanyakan maksud dari pertanyaan Ben Brahim menanyakan rekening dan uang masuk yang dimaksud.
“Maksudnya pinjam rekening saya untuk menampung pemberian uang dari PT GAL dan DWK,” ujar Kristian yang juga sopir pribadi Ben Brahim.
Sejak Januari 2017, ada transfer uang dari PT DWK sebesar Rp 75 juta per bulan hingga Oktober 2017. Selain itu ada juga transfer uang dari PT GAL sebesar Rp 40 juta per bulan hingga Juni 2017.
Ia mengaku tidak tahu menahu mengenai pemberian uang dari perusahaan itu dan penggunaannya berkoordinasi dengan ajudan Ben Brahim bernama Eko Darma Putra.
“Pak Ben berpesan kalau ada keperluan keluarga bisa diambil dan selebihnya diserahkan ajudan kepada beliau (Ben Brahim). Kalau ada keperluan misalnya tiket langsung dibayar dari uang di rekening,” katanya menambahkan.
Ia mengungkapkan bahwa rekening bank yang dipinjam Ben Brahim itu untuk menerima transfer gaji bulanan. Namun ia memastikan hanya mengambil uang gaji untuk keperluan pribadi dan selebihnya diserahkan kepada Eko.
Selama rekeningnya dipakai menampung uang setoran, Kristian mengaku tak pernah menyerahkan langsung uang kepada Ben Brahim.
“Kalau tidak ada tagihan tiket, uang di rekening ditarik semua lalu diserahkan kepada ajudan (Eko Darma Putra) di rumah jabatan,” ujarnya.
Terkait kesaksian Kristian di hadapan majelis hakim dibantah seluruhnya oleh Terdakwa I Ben Brahim.
Sementara itu, Kristian yang sudah tidak bekerja di Pemkab Kapuas setelah diberhentikan tanpa alasan pada 2021 lalu, menegaskan tetap pada kesaksiannya sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Dalam sidang lanjutan perkara Tipikor dengan terdakwa mantan Bupati Kapuas Ben Brahim bersama istri Ary Egahni menghadirkan 3 saksi yakni Kristian Adinata, Ady Chandra direktur utama PT Rafika Jaya Persada Nusantara sekaligus pemilik PT Karya Hemat Persada Nusantara, dan Teras selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP) Kabupaten Kapuas.
Sidang perkara tipikor ini dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Achmad Peten Sili selaku Ketua Majelis Hakim didampingi Erhammuddin, Darjono Abadi, Kusmat Tirta Sasmita, dan Muji Kartika selaku hakim anggota.
Untuk diketahui, Ben Brahim menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kapuas selama 2 periode yakni 2013-2018 dan 2018-2023. Sementara sang istri Ary Egahni adalah anggota DPR RI Komisi III periode 2019-2024.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 Maret 2023 dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya pada 10 Agustus lalu.
JPU KPK mendakwa keduanya dengan dakwaan berlapis. Dakwaan pertama, keduanya didakwa melanggar Pasal 12 B Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Sementara dakwaan kedua, didakwa melanggar Pasal 12 huruf f jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Red)
