Ketiga perkumpulan, masing-masing Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) terutama mengkritik upaya semoga para kepala desa mengucapkan terhadap Menteri Desa yang mendukung ihwal tersebut.
“Kami berharap cara-cara seperti meminta kepala kepala desa mengucapkan terima kasih ke partai tertentu karena ada pernyataan kurun jabatan sembilan tahun dari Menteri Desa maka Apdesi menilai itu telah sangat politis,” kata Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP Apdesi, Asri Anas dalam keterangannya, Selasa , 24 Januari 2023.
Anas memperingati para pegawanegeri dan pendamping desa agar bersikap netral jelang tahun politik 2024. Menurut beliau, para pendamping desa adalah mitra strategis pemerintah.
Anas juga mengingatkan semua pihak agar tak mempengaruhi para kepala desa dan maupun pendamping desa untuk menjadi tim berhasil partai tertentu. Dia menyebut bahwa para kepala desa digaji oleh negara untuk membangun desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014.
Dia mengancam bakal turun ke jalan untuk menggelar aksi membubarkan para pendamping desa jika tak netral.
“Bilamana ada upaya aktifitas politik tertentu terlebih upaya menggiring opini seakan pemerintahan desa memiliki beban ke partai tertentu maka DPP Apdesi tidak akan segan segang turun demo besar besaran dan mengajak kepala desa seluruh Indonesia, BPD dan Aparat desa untuk membubarkan pendamping desa,” kata Anas.
Para kepala desa yang tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) sebelumnya ramai-ramai tiba ke Jakarta untuk Berdemonstrasi di depan Gedung badan legislatif RI, Jakarta, Selasa , 17 Januari 2023.
Mereka menuntut perpanjangan kala jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun. Mereka meminta DPR merevisi kala jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa.
(thr/DAL)
