DATAJAMBI.COM, Jambi – Nama Munawar Ibrahim, Kepala Perwakilan Wilayah BKKBN Provinsi Jambi diketahui sempat terseret kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2019 saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB) Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.
Munawar saat itu melalui Dinas yang dipimpinnya mengelola duit Rp 9,1 miliar yang bersumber dari APBN. Terdapat temuan bahwa ada penyimpangan penggunaan dana tersebut. Hingga akhirnya pihak Kejaksaan Negeri Pidie Jaya melakukan pemeriksaan setidaknya terhadap 40 saksi dan telah melakukan penggeledahan di Kantor tempatnya bekerja. Sebelum pemanggilan saksi-saksi itu, pihak Kejari Pidie Jaya sempat mengatakan akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Munawar.
“Sudah dua kali Mantan Kadisnya (Munawar) diperiksa, sekali waktu lidik (penyelidikan) dan sekali waktu dik (penyidikan),” kata Kepala Kejari Pidie Jaya, Mukhzan, Senin, 10 Januari 2022 lalu mengutip dari ajnn.net.
Mukhzan melanjutkan bahwa proses penetapan tersangka hingga pelimpahan ke pengadilan masih menunggu hasil dari auditor terkait jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan. Ia menegaskan bahwa kasus ini terus bergulir dan menepis isu adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Belum usai perkara itu, Munawar diketahui tidak lagi berdinas di Pidie Jaya. Munawar Ibrahim dilantik sebagai Kepala BKKBN Provinsi Jambi pada tanggal 10 Agustus 2020. Ia mengemban amanah lebih besar sebab, dana yang dikelola 4 kali lipat yakni Rp 36 miliar.
Belum pun genap 2 tahun di Jambi, muncul dugaan kejanggalan terhadap realisasi dana Rp 36,4 miliar tahun anggaran 2021 itu dialokasikan kepada 300 akseptor. Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi yang dipimpinnya pun sempat didemo oleh DPP LSM pada Kamis, 21 April 2022.
“Dalam juknis BOKB yang kami baca ini peruntukannnya macam-macam, untuk suntik KB, untuk pil KB, untuk kondom. Dalam juknis disebut Alkon atau Alat Kontrasepsi. Nah, bantuan alat kontrasepsi, itu tertera di dalam juknis tahun anggaran 2021. Kan gilo ini, kalau cuman untuk beli kondom, suntik KB, dan kawan-kawannya nilainya sampai Rp 36 miliar,” ujar Sekjen DPP LSM Mappan Hadi Prabowo dalam aksinya beberapa waktu lalu.
Kepala BKKBN Provinsi Jambi Munawar Ibrahim menepis adanya dugaan korupsi di BKKBN Provinsi Jambi. Kata dia, BKKBN Provinsi Jambi tak mengelola DAK.
“Kita sama sekali tidak bisa mengelola anggaran atau dana transfer pada DAK dari pusat,” kata dia, Jumat 22 April 2022.
Menanggapi hal tersebut, Hadi Prabowo bereaksi bahwa bantahan Munawar itu berbanding terbalik dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2021 nomor 26 tahun 2020.
“Dalam juknis itu jelas kok, ada dianggarkan untuk alokon, bagaimana alurnya, sampai dengan tanggung jawab monitoring dan evaluasi oleh BKKBN Provinsi,” ujar Hadi, Sabtu 23 April 2022.
Hadi Prabowo pun mengakui kepiawaian Munawar Ibrahim. Menurutnya, Munawar sangat berpengalaman mengelola dana BOK-KB, terlebih jika berkaca pada kasus pada masa silam. Mantan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya itu mampu lepas dari jeratan hukum.
“Beliau piawai. Entah karena memang tak bersalah atau terlalu licin. Tapi yang jelas temuan ini harus diusut tuntas, kita giring terus, biarkan pengadilan yang mengungkap kebenarannya. Harus diungkap di mata hukum, bukan sekadar klarifikasi dan bantahan,” ujarnya.
Reporter: Febri firsandiÂ
