DATAJAMBI.COM, Jambi – Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi didemo oleh DPP LSM Mappan terkait realisasi, pengusulan anggaran sampai dengan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Kamis, 21 April 2022.
Dalam orasinya Hadi Prabowo, Sekjen DPP LSM Mappan meneriakkan, “Kami mendapatkan data bahwa di tahun anggaran 2021, Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan untuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang dikelola oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi itu senilai Rp 36 milliar.”
Sementara, menurut Hadi Prabowo, dalam Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana tahun anggaran 2021, terdapat berbagai macam peruntukan dana BOKB.
“Dalam juknis BOKB yang kami baca ini peruntukannnya macam-macam, untuk suntik KB, untuk pil KB, untuk kondom. Dalam juknis disebut Alkon atau Alat Kontrasepsi. Nah, bantuan alat kontrasepsi, itu tertera di dalam juknis tahun anggaran 2021. Kan gilo ini, kalau cuman untuk beli kondom, suntik KB, dan kawan-kawannya nilainya sampai Rp 36 miliar,” kata Sekjen DPP LSM Mappan Hadi Prabowo, Kamis 21, April 2021.
Namun, ternyata serapan anggaran tersebut tergolong rendah. Berdasarkan temuan Hadi Prabowo, dari total anggaran Rp 36 miliar lebih itu. Masih terdapat sisa anggaran Rp 9 miliar. Hal tersebut pun menjadi bahan tertawaan ssjumlah massa LSM yang sedang melangsungkan aksi di kantor BKKBN Provinsi Jambi.
“Dak abis pula anggaran tahun 2021 itu, masih sisa Rp 9 miliar. Ngeri untuk beli kondom sekali pake crot gitu kan Rp 36 miliar. Tahun ini meningkat jadi Rp 41 miliar, sedangkan tahun kemarin itu masih belum habis untuk beli kondom ini, tahun ini naik,” kata Hadi Prabowo.
Berdasarkan sejumlah temuan pun, DPP LSM Mappan, menduga bahwa realisasi dan pelaporan yang dilakukan oleh faskes yang berkerja sama atau yang teregistrasi oleh BKKBN ini sarat manipulasi.
“Hari ini riilnya orang mau suntik KB di Puskesmas ini bayar kok, bukan Prabowo enggak bayar, kalau kita lihat dari bantuan operasional berdasarkan juknis. Itu gratis ga ada bayar-bayar. Sekarang pasang implan bayar, suntik KB bayar, beli kondom apalagi. Bayar. Ini riil ya Pak, ini faktanya di lapangan,” ujar Hadi Prabowo.
Anggaran, lanjut Hadi, dari sini ternyata ada. Yang kedua, dana Rp 36,4 miliar tahun anggaran 2021 itu dialokasikan kepada 300 akseptor. Besaran anggaran penerima bantuan itu. siapa pun sekarang yang datang ke Puskesmas atau bidan desa seharusnya enggak perlu bayar kalau ini ada anggaran, karena jelas di Juknis Itu diatur.
“Setiap faskes itu hanya bisa menerima penerima manfaat akseptor namanya (penerima manfaat) dengan budget 100 ribu per hari untuk 3 orang berarti 30.000. Kalikan 304 faskes yang teregistrasi di BKKBN,” katanya.
Atas beberapa temuan dan kejanggalan di lapangan, Hadi Prabowo mengatakan, bahwa patut diduga anggaran BOKB 2022 sarat akan praktik korupsi.
“Duit kondom tahun anggaran 2021 dari nilai Rp 36 miliar masih sisa Rp 9 miliar. Duit beli kondom kamu bagi-bagi? Dan sudah dikasih anggaran untuk beli kondom kamu dak pacak ngabiskannya. Karena kenapa? Jangan-jangan ini nama-nama penerima atau akseptor ini fiktif. Jangan-jangan, nama akseptor penerima dari anggaran yang sudah disediakan oleh BKKBN ini fiktif dampaknya kawan-kawan semua semenjak Covid-19 melanda anaknya pada bertambah semua. Sekarang dan itu tahun 2021 saja tidak bisa dihabiskan, kok malah anggaran 2022 ditambahi. Apa-apaan itu?” kata Hadi.
Reporter: Juan Ambarita
