DATAJAMBI, Jambi – Ada-ada saja tingkah Dinas Perkim Batanghari dalam kasus tender ulang paket proyek yang bersumber dari duit APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Batanghari.
Bayangkan, hanya gara-gara masalah KIR (uji kelayakan kendaraan bermotor) atau SILO (Surat Izin Layak Operasi) lantas 28 paket proyek yang seharusnya sudah berada pada tahapan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) itu malah harus diulang lagi alias tender ulang. Ironisnya, pemenang tender, tak satupun yang menyanggah.
Padahal masalah KIR atau SILO itu hanya merupakan persyaratan tambahan, asalkan mobil atau kendaraan bisa beroperasi harusnya tidak ada masalah, apalagi sampai mengakibatkan puluhan paket ditender ulang. Dan persyaratan ini hanya muncul pada tender ulang.
“Lantas apa hubungannya soal pajak mati? Masalah ini seharusnya selesai dengan adanya rekomendasi dari Dinas untuk kepengurusan pajaknya,” kata salah satu sumber media pada Rabu, 8 November 2023.
“Persyaratan bagi para peserta lelang pun makin mengada-ngada macam batching plant yang dibuat harus dikalibrasi. Mereka mainnya di persyaratan itu,” kata sumber tersebut.
Pada alasan yang disampaikan oleh PPK/PA terhadap UKPBJ guna memuluskan proses tender ulang, mereka berdalih bahwa terdapat masalah pada perubahan volume dan analisa pekerjaan yang mempengaruhi nilai HPS. Surat itu disampaikan pada 21 September 2023.
Masalahnya, produk batching plant yang dapat dilakukan kalibrasi berujung hanya kepada 3 penyedia, dua di antaranya berada di Kota Jambi sisanya di Muara Bulian.
Sebenarnya, total nilai jumlah keseluruhan paket proyek tersebut hanya berkisar Rp 13.1 miliar. Namun persyaratannya dikondisikan macam proyek ratusan miliar oleh dinas terkait.
Segala temuan dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber semakin menguatkan dugaan bahwa tender ulang 28 paket tersebut, sarat akan sejumlah persoalan bahkan ada dugaan persekongkolan demi meraup cuan dari proyek itu.
Masalahnya, Kadis Perkim Batanghari A Shomad, maupun PPK-nya Yantoni dan PPTK Ahmad Taufik tak mau merespons upaya konfirmasi awak media.
Parahnya lagi A Shomad dan Ahmad Taufik malah memblokir nomor WhatsApp awak media. Mereka seolah tak mau ambil pusing dengan masalah ini.
Sekjen DPP LSM Mappan, Hadi Prabowo pun terpaksa angkat bicara. Ia menduga kuat ada aroma persekongkolan melihat proses tender di Dinas Perkim Batanghari.
“Kalau begini diduga ada persekongkolan jadinya. Pihak yang bertanggungjawab tidak mau jawab kan, nah itu ada apa? Sebagai pejabat publik ya harus bertanggungjawab kepada publik. Kalau untuk dikonfirmasi saja mereka sudah menutup diri. Berarti memang ada yang tidak beres dalam kasus ini. Saya rasa APH sudah bisa mulai sorot ini, biar terang benderang kasusnya,” kata Hadi Prabowo, Sekjen DPP LSM Mappan, baru-baru ini.
