“KPU saja yang terbelakang jika mau diintervensi. Kan undang-undang katakan dia independen, ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah, itu terbelakang namanya,” kata Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/1) dikutip dari Antara.
Mahfud menegaskan sudah dikontrol pula dalam ketentutan bahwa pemerintah tak boleh ikut campur dalam setiap proses tahapan Pemilu 2024. Oleh alasannya itu, beliau mengklaim justru menegur KPU sesudah mendapat info praduga meloloskan dan menjegal partai politik tertentu.
“Pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu hoaks juga info. Katanya ada campur tangan Istana. Saya justru menegur. Tanggal 10 November ada laporan, ‘Pak itu KPU tidak adil, partai A suruh masukkan, partai B dihentikan masuk’. Saya telepon, cuma itu saja,” ujar eks hakim konstitusi itu.
Mahfud mengaku menghubungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Ia mengaku mengingatkan Bernard agar KPU tak menerima pesanan dari pihak manapun.
“Pak Bernard ini ada isu banyak begini bener ndak? Lalu dijawab ‘Tidak Pak, tegak lurus’,” katanya.
“Jangan main-loh loh, semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain. Nah itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu aku negur, bukan saya intervensi,” tutur Mahfud.
Mahfud menyebut menelepon Bernard pada 10 November 2022. Sejak saat itu, ia mengklaim tidak pernah menghubunginya lagi.
“Saya (telepon) 10 November [2022]. Saya 10 Januari [2023] ndak pernah kekerabatan sama ia. 10 November sekali saja dikala partai-partai mengadu kepada saya ‘Pak partai saya tidak masuk’. Kenapa? ‘Ada pesanan dari ini’. Pak partai aku tidak masuk tapi dimasukkan. Saya tidak mau tahu itu benar atau tidak, namun saya telepon tanggal 10 November dan tidak lebih dari itu,” klaimnya.
Menurut Mahfud, perwakilan koalisi sipil Hadar Nafis Gumay mesti menunjukan praduga intervensi terhadap KPU untuk meloloskan ataupun menjegal partai tertentu selaku peserta Pemilu 2024.
“Pak Hadar kenapa tidak telepon saya? Orang ia sobat aku. Betul bapak ikut? Saya beri tahu. Saya ikut menegur alasannya dia disinyalir melenceng, bukan aku menyuruh partai ini masuk atau tidak masuk,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bareng Komisi II dewan perwakilan rakyat, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay sempat menampilkan layar disangka percakapan anggota KPU Provinsi.
Tidak hanya itu, itu turut membacakan percakapan salah satu anggota KPU Provinsi perihal prasangka intervensi. Dalam percakapan yang ditampilkan itu ada prasangka Istana, Mendagri, sampai Menko Polhukam untuk meloloskan verifikasi aktual Partai Gelora.
Sebelumnya Ketua KPU Hasyim Asyari sudah membantah tuduhan mereka telah memaksa dan mengintimidasi para anggota KPUD untuk meloloskan partai tertentu sebagai peserta Pemilu 2024.
“Tentu kami menyadari istilahnya ada paksaan, ada intimidasi, tentu kami tak hingga ke sana. Karena KPU provinsi dan kabupaten kota bab keluarga besar kami,” kata Hasyim saat menggelar Rapat Kerja dengan Komisi II dewan perwakilan rakyat, Bawaslu, DKPP di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).
(Antara/fra)
