DATAJAMBI, Jambi – Di hadapan pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia (RI), Mudrika Hermansyah yang masih menduduki jabatannya selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) sekaligus pengurus Partai Kebangkitan Bangsa, Muarojambi, mengaku belum mengantongi Surat Keputusan (SK) penetapan jabatan kepengurusan.
Hal inilah yang membuat pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia (RI) meminta masyarakat membuat laporan pengaduan secara resmi dengan melampirkan SK.
Setelah ditelusuri, beberapa bukti sudah sangat jelas memampangkan nama yang bersangkutan benar-benar terlibat dalam kepengurusan aktif partai. SK penetapan kepengurusan DPC PKB Muarojambi pun ditemukan.
Sebelumnya, pernyataan telah dijelaskan oleh bendahara DPC PKB Muaro Jambi 2021-2026, Jurjani. Ia yang menyampaikan target-target partainya di Muarojambi berharap kesolidan kepengurusan partai yang baru saja terpilih.
“Posisi saya Bendahara DPC PKB Muarojambi, Ketua Pak Gerhana Saputra, SH dan Sekretaris Mudrika Hermansyah, S.Sos,” ujarnya pada Kamis, 24 Februari 2022.
Pernyataan tersebut memperkuat bukti-bukti yang selama ini ditemukan. Mudrika pernah menghadiri rapat Mukercab PKB Muarojambi dan menandatangani surat undangan dengan posisi sebagai Sekretaris DPC PKB Muarojambi.
Sebelumnya, pejabat yang bertanggung dalam mengawasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) – TAPM, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa se-Indonesia, Dr. H. Yusra, M.Pd justru meminta laporan pengaduan resmi.
“Silakan mas dengan melampirkan SK ybs (yang bersangkutan) sebagai pengurus serta jabatan diemban ybs (yang bersangkutan),” ujar Yusra saat dikonfirmasi, pada Selasa 22 Februari 2022.
Tidak Patuhi Arahan Presiden
Ini justru bertolak belakang dengan arahan Presiden Jokowi lewat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Taufik Madjid menjelaskan, melalui restrukturisasi itu, berharap semua bentuk pelayanan dapat dilaksanakan secara cepat.
“Semoga pemerintahan bisa menjadi lebih lincah, kuat, ramping, responsif, akurat, dan memberikan pelayanan dengan cepat,” ujarnya belum lama ini.
Saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Deli Serdang, Sumatra Utara, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi juga menuturkan, peranan pendamping desa dinilai penting agar penggunaan dana desa dapat tepat sasaran yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa.
Sebelumnya, tanggapan senada disampaikan Koordinator Nasional (Kornas) TPP, Sukoyo saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut temuan ini dengan enteng menjawab, “Tentu kalau ada buktinya, kami akan tindak sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya, Rabu 16 Februari 2022, malam.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi angkat bicara menanggapi adanya oknum Tenaga Pendamping Profesional Desa selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) yang menjadi pengurus Dewan Perwakilan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, Muarojambi. Oknum yang dimaksud adalah Mudrika Hermansyah.
“Pertama, kita minta pihak berwenang menindaklanjuti temuan tersebut. Kedua, kita minta proses perekrutan TAPM dilakukan secara profesional lewat proses seleksi yang ketat serta diverifikasi dengan baik,” ujarnya kepada detail pada Kamis, 17 Februari 2022.
Bila mengacu pada kasus sebelumnya, pada laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2015 hingga semester I 2016, ditemukan ada beberapa pengurus partai yang menjadi pendamping desa.
Kemudian, pada tahun 2016, Presiden Jokowi sampai membentuk Tim Khusus untuk menyelidiki berbagai temuan polemik pendamping desa, terkait kehadiran, kapasitas, double job, dan pengurus/afiliasi partai. Ketua Tim Sekretariat Negara yang ditunjuk adalah Hadi Nugroho. Dengan lengkapnya bukti yang tersedia, alasan apa lagi yang menunda penjatuhan sanksi atas keterangan palsu yang diterima lembaga sekelas Kementerian Desa dan PDTT?
