DATAJAMBI, Jambi – Pansus konflik lahan DPRD provinsi Jambi menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait konflik agraria yang terjadi di Provinsi Jambi pada Jumat, 25 Februari 2022 di gedung DPRD Provinsi Jambi.
Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2021, terdapat 30 provinsi terkena dampak konflik agraria dan pulau Sumatera mendominasi konflik agraria yang terjadi. Provinsi Jambi sendiri berada di urutan kedua penyumbang konflik agraria terbanyak setelah Provinsi Riau di Indonesia dengan jumlah 21 letusan konflik.
“Konflik lahan yang terjadi di Provinsi Jambi akhir-akhir ini memang terus mengemuka. Di mana gencarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di semua lini. Kemudian investasi yang digadang-gadang oleh pemerintah pusat dan daerah terganggu karena adanya konflik lahan yang belum juga selesai, maka penyelesaian konflik lahan adalah suatu keniscayaan yang harus segera ditangani agar tidak berimbas ke mana-mana,” kata Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triankusumo dalam sambutannya, Jumat, 25 Februari 2022.
Diakui juga oleh Wartono bahwa penyelesaian konflik memang tidak mudah karena menyangkut banyak pihak dan sifatnya laten. “Ada yang bersembunyi tapi bergerak seperti api di dalam sekam. Maka kita sebagai stakeholder kita harus tahu kita harus proaktif untuk menyelesaikan konflik konflik lahan di provinsi Jambi,” ujar Wartono.
Wartono juga mengungkap bahwa, kasus konflik lahan yang terjadi di provinsi Jambi ini hampir terdapat di semua daerah kabupaten di Provinsi Jambi.
“Tahapan kerja Pansus sudah hampir mendekati masa akhir. Sangat disayangkan bahwa kami kemarin mengundang PT FPIL, PT WKS, kemudian PT Tebo Indah, kami juga mengundang PT Kaswari Unggul, dan hampir semua perusahaan yang kita undang hanya mengirimkan humasnya saja,” ujarnya.
Ia punya tanda tanya besar, semakin lama penyelesaian konflik lahan itu sama saja memelihara konflik yang terjadi. “Jadi saya kira mohon support dari Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Gubernur untuk membantu menghadirkan pihak-pihak perusahaan yang berkompeten, yang bisa mengambil keputusan,” ucapnya.
