AdvertorialPEMKAB MA.JAMBI

Bupati BBS Ingatkan OPD soal Integritas, Setiap Rupiah Anggaran Harus Bermanfaat

Avatar
×

Bupati BBS Ingatkan OPD soal Integritas, Setiap Rupiah Anggaran Harus Bermanfaat

Sebarkan artikel ini

Sengeti – Bupati Muarojambi, Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa integritas dan pencegahan korupsi harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Bambang dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Muarojambi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan DPRD Kabupaten Muarojambi. Pertemuan tersebut membahas penguatan serta perbaikan tata kelola pemerintahan, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Rapat dihadiri jajaran KPK, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, kepala OPD, dan pejabat di lingkungan Pemkab Muarojambi. Dalam kesempatan itu, Bupati menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari terlaksananya program atau besarnya anggaran yang terserap.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan, transparansi pengelolaan keuangan, serta kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran.

“Integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat,” kata Bambang dalam pidatonya.

Bambang menyebut kehadiran tim Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI yang dipimpin Kepala Satgas Udin Juharuddin harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi kelemahan tata kelola pemerintahan.

Ia mengapresiasi pendampingan dan penguatan yang diberikan KPK kepada Pemkab Muarojambi, terutama dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan mencegah tindak pidana korupsi.

Bupati meminta seluruh perangkat daerah menjadikan integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan sebagai prinsip yang harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

Praktik penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan, suap, maupun tindakan yang merugikan keuangan daerah harus dicegah melalui pengawasan dan penerapan aturan secara konsisten.

Hasil SPI KPK Harus Ditindaklanjuti

Salah satu hal yang menjadi perhatian Bupati adalah tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK. Ia mengingatkan agar hasil survei tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif untuk memenuhi kebutuhan pelaporan.

Hasil SPI perlu dimanfaatkan untuk mengenali titik rawan korupsi dan memperbaiki kelemahan tata kelola, baik di lingkungan internal pemerintahan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.

Bambang meminta setiap kepala OPD mempelajari hasil SPI sesuai kewenangannya, mengidentifikasi akar persoalan, menyusun langkah perbaikan, dan memastikan tindak lanjut dilakukan secara terukur.

Setiap rekomendasi, lanjutnya, harus memiliki penanggung jawab, target waktu penyelesaian, serta bukti tindak lanjut yang dapat diperiksa. Dengan demikian, pembenahan integritas dapat terlihat melalui perubahan perilaku aparatur, perbaikan sistem kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)