Jambi – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani menghadiri Selebrasi sekaligus Penyerahan Hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Ombudsman RI Tahun 2025), yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi pada Rabu, 18 Februari 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, para kepala kantor wilayah/instansi vertikal di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, serta undangan lainnya.
Wagub Abdullah Sani menyampaikan apresiasi atas peran strategis Ombudsman RI dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan tersebut mencakup pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, termasuk oleh BUMN, BUMD, BUMH, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
“Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi atas berbagai arahan dan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami berharap Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi terus memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan instansi publik di Provinsi Jambi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wagub Abdullah Sani.
Wagub Abdullah Sani menjelaskan, penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Ombudsman RI Tahun 2025) pada Pemerintah Provinsi Jambi serta pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi memiliki arti penting sebagai parameter dan cerminan kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus pemacu semangat untuk terus berbenah.
“Penilaian ini menjadi dorongan bagi seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan pelayanan publik yang prima,” katanya.
Lebih lanjut, Wagub Sani menyampaikan rasa syukur atas capaian Pemerintah Provinsi Jambi yang berhasil meraih Kualitas Tertinggi Tanpa Potensi Maladministrasi pada Opini Ombudsman RI Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan publik yang memenuhi standar kepatuhan ketat, bebas dari pungutan liar dan penundaan, serta teruji dari perilaku melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, maupun kelalaian.
Ia berharap seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Jambi menjadikan hasil penilaian ini sebagai “vitamin” sekaligus bahan evaluasi agar peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan kompeten.
“Pelayanan publik merupakan hal yang sangat sentral dan sering menjadi sorotan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian ini akan semakin mendorong kami untuk terus meningkatkan kinerja, menghadirkan terobosan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Wagub Sani.
Menutup sambutannya, Wagub Sani menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk terus bersinergi dengan Ombudsman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Semoga hasil penilaian ini memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan pelayanan publik, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta daerah Jambi,” tuturnya.
