Jakarta – Gubernur Jambi, Al Haris selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) memimpin para Gubernur se-Indonesia melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa , 7 Oktober 2025.
Audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat itu dihadiri 18 Gubernur, diantaranya Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Sumut, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sumbar, Gubernur Selawesi Selatan, Gubernur Kalimantan Timur, serta para Wakil Gubernur dan yang mewakili.
Gubernur Jambi, Al Haris yang juga Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) ini mengatakan ada sejumlah persoalan yang disampaikan para Gubernur ke Menteri Keuntungan, Purbaya, diantaranya terkait pemotong transfer ke daerah.
Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp 692,995 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2025 ini senilai Rp 919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp 226,9 triliun.
“Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari pemotongan TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.
Al Haris tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp 1.300 triliun pada tahun 2026. Namun, pemotongan transfer ke daerah disebutnya itu sangat berdampak terhadap keuangan daerah.
Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.
“Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” ujarnya.
Al Haris mengungkapkan, Menteri Keuangan Purbaya merespons positif kekhawatiran tersebut dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi ulang terhadap APBN dan APBD 2026, khususnya dalam aspek TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Pak Menteri respon dan berjanji di 2026 akan mengevaluasi lagi APBN dan APBD yang TKD ke daerah,” tutur Al Haris.
Menurut data yang disampaikan Al Haris, penurunan TKD di Provinsi Jambi sendiri cukup signifikan, dari Rp 4,6 triliun menjadi Rp 3,1 triliun, atau berkurang sekitar Rp 1,3 triliun.
