Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, menggelar forum lintas perangkat daerah bidang sosial kependudukan dan pencatatan sipil di Shang Ratu Hotel, Kota Jambi, pada Jumat, 8 Maret 2024.
Forum yang dihadiri oleh Kepala OPD Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi ini menjadi wadah untuk membahas berbagai persoalan kompleks yang masih mengemuka di bidang sosial.
Dalam kata sambutannya, Gubernur Al Haris menyoroti berbagai isu sensitif, seperti kekerasan terhadap anak, tingginya angka perceraian, dan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih menghantui. “Penomena ini membutuhkan sinergi kita semua, baik dari Kabupaten maupun kota, untuk mengatasi persoalan ini,” ujar Al Haris.
Selanjutnya, terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil, Al Haris mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi baru saja membentuk tim perumus grand design pembangunan kependudukan Provinsi Jambi. Hal ini menjadi penting mengingat tahun 2024 akan menjadi tahun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana data yang akurat dan valid sangat dibutuhkan sebagai acuan.
“Ini penting karena kinerja mereka terukur. Kita menghadapi Pilkada 2024, butuh data yang konkret dan valid sebagai rujukan kita semua,” katanya.
Al Haris juga menyoroti masalah perekaman e-KTP dan meminta kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten dan kota dalam menangani kendala yang mungkin terjadi, seperti masalah perangkat atau kebutuhan tinta. “Jangan sampai ada kendala dalam menghadapi perekaman data Pilkada,” tuturnya.
Mengenai data kemiskinan dan stunting, Al Haris menekankan perlunya konsistensi dalam pengumpulan dan pengelolaan data antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah daerah. “Data kita harus seragam antara Kabupaten Kota dengan Pemprov. Jangan ada tumpang tindih dalam pengumpulan data,” katanya.
