Jambi – Selain sistem pengelolaan Tahura yang menjadi sorotan DPRD Provinsi Jambi, persoalan Program Reboisasi juga menjadi kritikan dewan, Sabtu, 10 Februari 2024.
Kasus kebakaran lahan di kawasan tahura bukan kali pertama, berbagai faktor penyebab yang membuat hutan lindung tersebut kerap terjadi kebakaran lahan, mulai dari kelalaian manusia hingga dampak kegiatan pertambangan ilegal.
Terlepas dari itu semua, DPRD Provinsi juga memiliki penilaian minus tersendiri dalam sistem pengelolaan dan juga program program yang dilakukan oleh pihak pengelola tahura.
Elpisina Anggota DPRD Provinsi Jambi, dengan lantang mengkritisi terkait program Reboisasi tahura yang dinilai hanya menghamburkan anggaran sementara efek positif tidak begitu terasa.
“Saat saya menjadi anggota DPRD Kabupaten dulu pernah saya sampaikan, kita menganggarkan setiap tahun bermiliar miliar untuk Reboisasi. Seharusnya jika program seperti dari hasil evaluasi tidak berjalan maksimal seharusnya diubah programnya,“ katanya.
“Ini tidak, seolah olah program tersebut tetap dipertahankan sementara hasilnya tidak terlihat,“ katanya.
Dirinya menilai, dengan atau tidak dilakukannya program Reboisasi hutan tahura akan tetap hijau dan tumbuh dengan sendiri.
“Untuk apa menghabiskan anggaran untuk pembelian bibit atau penanaman. Sementara kebakaran masih menjadi ancaman kenapa tidak meningkatkan dari segi keamanan terlebih dahulu,“ ujarnya.
Namun sayangnya mengenai hal ini, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan terkait tahura tersebut. Karena semua kewenangan berada di Pemerintah pusat.
Terkait kejadian yang baru terjadi ini, dirinya tidak dapat menyimpulkan apa penyebabnya. Yang jelas kejadian tersebut dampak dari adanya aktivitas masyarakat di sana.
