Jakarta – Mahasiswa Maluku Utara di Jabodetabek yang terintegrasi dalam Komite Aksi Anti Korupsi (Komak) melakukan aksi demonstrasi di kantor Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI pada Selasa kemarIn, 2 Januari 2024.
Koordinator Komite Aksi Anti Korupsi Betran Sulani dalam orasinya menyampaikan terkait Ketua Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif yang juga turut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK RI pada 18 Desember 2023, namun sampai saat ini KPK RI belum menetapkan status hukumnya.
“Padahal diketahui rumah milik Muhaimin Syarif yang berada di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan telah digeledah dan disegel,” kata Betran Sulani.
Lanjut Betran Sulani, berdasarkan kajian mereka, Muhaimin Syarif adalah orang kepercayaan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa, perizinan proyek, dan jual beli jabatan di Maluku Utara.
“Kami memandang bahwa ada dugaan kuat keterlibatan Muhaimin Syarif dalam kasus tersebut, maka dari itu kami mendesak pihak KPK untuk segera menahan atau memberikan kejelasan status hukum terhadap Muhaimin Syarif, sebelum ada upaya untuk menghilangkan bukti status keterlibatannya,” ujar Betran.
Setelah cukup lama, komite aksi anti korupsi diterima oleh pihak KPK RI dan dijanjikan bahwa laporan akan ditindaklanjuti.
Berikut sejumlah tuntutan dari massa aksi Komak pada demo di KPK Selasa 2 Januari 2024:
- Mendesak Komisi Pemberantas Korupsi segera melakukan penahanan terhadap Muhaimin Syarif, karena diduga kuat terlibat dalam kasus yang menjeret Gubernur Maluku Utara.
- Mendesak KPK Agar segera menetapkan status hukum saudara Muhaimin Syarif sebagai tersangka, kerena diduga menjadi dalang dalam kasus jual beli jabatan dan siap menyuap yang melibatkan PT Harita Group.
- KPK segera menjelaskan aksi penyegelan rumah Muhaimin Syarif kepada publik, demi transparansi proses penegakan hukum.
- KPK dan Kepolisian segera tangkap Muhaimin Syarif, sebelum menghilangkan alat bukti pada kasus OTT yang menjeret Gubernur Maluku Utara.
