DATAJAMBI, Jambi – Direktorat Intelkam Polda Jambi menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Syariah Samudra Jambi pada Senin, 13 November 2023.
FGD ini membawa tentang tantangan angkutan batu bara dalam perspektif Kamtibmas selama tahapan kampanye Pemilu 2024.
Adapun narasumber dalam FGD ini yaitu Wadirlantas Polda Jambi, AKBP M. Lutfi, S.I.K., M.H, Kabid Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jambi, Novaizal, Kabid Perhubungan Darat Dishub Provinsi Jambi, Wing Gunariadi, Divisi Teknis KPU Provinsi Yatno S Pd I, dan Bawaslu Provinsi Jambi yang diwakili Yenita Kusuma SH MH.
Kegiatan FGD ini dibuka langsung oleh Dirintelkam Polda Jambi Kombes Pol Ronalzie Agus. Adapun FGD dihadiri dari perwakilan partai politik di Provinsi Jambi, perwakilan dan relawan pendukung pasangan Capres dan Wapres, para camat, elemen mahasiswa, OKP, LSM dan organisasi angkutan batu bara, Ketua KS Batu Bara serta undangan lain.
Yoggy Effendy selaku Wakil Ketua Partai Buruh Provinsi Jambi saat diberikan kesempatan berbicara mengatakan, permasalahan angkutan batu bara tidak bisa dengan menggunakan kacamata kuda karena efek domino dan berbagai kepentingan ada di sana.
“Sesuai tema FGD kali ini, maka fokus diskusi kita kepada masa tahapan kampanye Pemilu 2024. Karena jika kita bahas lagi dari awal regulasi dan segala macam catatan hitam angkutan batu bara di Jambi ini bakalan tidak selesai-selesai FGD ini,” katanya.
Mantan Ketua DPW Gema Petani mengatakan bahwa kemacetan sudah menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi masyarakat.
“Berbagai macam solusi sudah dijalankan mulai dari aturan jam operasional sampai ke upaya pembuatan jalan khusus, namun tidak juga mampu menjawab permasalahan kemacetan ini,” ujarnya.
Kemudian menurutnya gangguan kamtibmas pada saat pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 bisa saja berawal salah satunya dari kemacetan ini, ketika massa kampanye bertemu iring-iringan angkutan batu bara, situasi ini rawan terjadinya gesekan.
“Namun kita tidak bisa main hentikan operasional angkutan batu bara begitu saja, kita harus bijak juga dalam hal ini, berdasarkan data dari aplikasi Sim Salambim Dishub Jambi jumlah unit angkutan batu bara itu ada 8.600, artinya ada nyawa manusia sebanyak 8.600 orang dalam pekerjaan ini,” kata Yoggy.
Yoggy menambahkan tawaran yang paling logis saat ini adalah memberikan dana insentif kepada para supir angkutan batu bara pada masa kampanye berlangsung.
“Ketika penghentian sementara operasional angkutan batu bara diberlakukan selama masa kampanye, para supir ini harus diberikan dana insentif. Karena banyak kepala keluarga yang mengantungkan hidup keluarganya dari pekerjaan ini, jangan main hentikan tanpa solusi, itu namanya kebijakan yang tak bijak,” ujar Yoggy.
Terakhir, dia mengatakan bahwa dana insentif bisa diambil dari berbagai sumber salah satunya dari para pengusaha batu bara yang selama ini menikmati keuntungan batu bara di Jambi ini. Besaran dana insentif bisa mengacu kepada Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2023 sebesar Rp 2.943.033.
