DATAJAMBI, Jambi – Dugaan persekokolan dalam cerita tender ulang puluhan paket proyek infrastruktur pada Disperkim Kabupaten Batanghari masih terus bergulir, namun Disperkim Batanghari sendiri tetap cuek.
Terbaru, Sekjen DPP LSM Masyarakat Peduli Pemantau Anggaran Negara (Mappan) menilai bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Kadis, PPK, dan PPTK Disperkim Kabupaten Batanghari semakin menguatkan dugaan adanya kongkalingkong demi meraup keuntungan dari puluhan paket proyek yang bernilai belasan Milliar tersebut.
Data yang diperoleh awak media dari sejumlah sumber terpercaya bahwa diawal semua dokumen persyaratan telah lolos sesuai dengan yang disampaikan oleh masing-masing konsultan perencanya. Dokumen persyaratan dari semua paket proyek itupun sudah tertandatangan dan di stempel oleh PPK Disperkim Batanghari.
Namun tak lama berjalan dan entah apa sebabnya puluhan paket yang mayoritas berada pada Disperkim Batanghari itu ditenderkan ulang. Sementara Disperkim Batanghari tak mau menjawab seolah tak ada persoalan. Sekjen DPP LSM Mappan Hadi Prabowo pun angkat bicara.
“Kalau begini diduga ada persekongkolan jadinya. Pihak yang bertanggungjawab tidak mau jawab kan, nah itu ada apa? Sebagai pejabat publik ya harus bertanggungjawab kepada publik. Kalau untuk dikonfirmasi saja mereka sudah menutup diri. Berarti memang ada yang tidak beres dalam kasus ini. Saya rasa APH sudah bisa mulai sorot ini, biar terang benderang kasusnya,” kata Hadi Prabowo, Sekjen DPP LSM Mappan, baru-baru ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media setidaknya total nilai paket proyek yang bersumber dari APBD Batanghari TA 2023 tersebut mencapai Rp 13.1 Milliar. Dengan semua progres yang sarat akan masalah ini, proyek-proyek tersebut pun dinilai akan berlangsung dalam waktu yang lama atau bahkan malah tersendat.
