DATAJAMBI, Jakarta – Sebanyak 65 petani yang terdiri dari 41 pria, 19 perempuan serta 5 orang anak-anak berasal dari 3 desa di Kecamatan Kumpeh, Muarojambi menginap di Kantor Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta pada Senin, 30 Oktober 2023.
Adapun petani tersebut adalah petani yang berkonflik di areal kawasan hutan eks PT RKK.
Mereka menuntut Kementerian ATR BPN untuk mencabut HGU PT RKK yang sudah berkekuatan hukum serta meminta Kapolri memerintahkan Kapolda Jambi untuk melepaskan 9 petani yang ditahan pihak Polda Jambi.
Keberadaan petani di Mess Jambi tersebut dikarenakan permintaan Pemerintah Provinsi Jambi setelah melaksanakan aksi menginap di kementerian ATR/ BPN, namun setelah sampai ke Kantor Penghubung (Mess Jambi) para petani diperlakukan tidak layak. Mereka ditempatkan tidur di parkiran Mess yang terdapat saluran kotoran yang menimbulkan aroma tidak mengenakkan dan menyebabkan penyakit.
Christian DN selaku Ketua PW STN Jambi membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan kemauan pindah ke Mess Jambi karena ada iktikad baik Pemprov Jambi dengan dua poin yang disepakati melalui Kepala Kantor Penghubung di Jakarta.
“Pemprov berjanji akan memfasilitasi teman-teman petani Jambi serta menghadirkan Gubernur Jambi untuk hadir ke Jakarta untuk sama-sama menyelesaikan konflik ini, namun kenyataannya petani asal Jambi diperlakukan tidak sesuai harapan,” ujarnya via telepon pada Senin, 30 Oktober 2023.
Christian pun mengucapkan terima kasih atas fasilitasi yang tidak layak tersebut kepada Pemprov Jambi. “Kami mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang tidak layak diberikan kepada petani,” katanya.
Dia mengatakan petani Jambi ini datang ke Jakarta karena lambannya penyelesaian konflik oleh Pemprov Jambi setelah melakukan aksi menginap selama 3 minggu di pendopo kantor Gubernur Jambi, petani ini nekat ke Jakarta karena meyakini pemerintah pusatlah sebagai tujuan terakhir mereka.
Christian juga menegaskan akan kembali melaksanakan aksi pada Senin depan untuk meminta percepatan pencabutan HGU RKK ke Kementerian ATR BPN. “Para petani tidak akan pulang ke Jambi sampai adanya resolusi konflik karena kami masih percaya pada negara yang akan menyelesaikan konflik ini,” ujarnya.
