DATAJAMBI, Jambi – Berbagai temuan data dan fakta lapangan oleh DPP LSM Mappan semakin menguatkan dugaan, terdapat praktik mafia tanah yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam konfik HGU PT Erasakti Wira Forestama (EWF) dengan sejumlah masyarakat di sekitar arealnya yang tak berkesudahan.
Hak masyarakat di sekitar areal perkebunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang menegaskan bahwa, Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau izin untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun. Seolah telah diakali oleh perusahaan beserta pemerintah.
Sebab berita acara Timdu pada 20 November 2022 atas Tinjau Ulang Luas Kebun PT EWF yang berada di Desa Sakean, dinilai hanya berdasarkan Peraturan Bupati Muarojambi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tapal Batas Desa.
Hal ini pun masih tak luput dari sejumlah masalah, menyikapi hal tersebut DPP LSM Mappan langsung turun aksi bersama sejumlah masyarakat mendemo Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi pada Jumat 3 November 2023.
“Berdasarkan data dan fakta yang kami temui di lapangan bahwa Peraturan Bupati yang dijadikan acuan untuk kroscek ulang oleh Timdu, kami menemukan bahwa Perbup Nomor 17 Tahun 2018 tersebut cacat formil dan cacat materiil karena tidak terdapat tanggal dan bulan kapan Perbup tersebut dikeluarkan dan disahkan,” ujar Hadi Prabowo.
Bermula dari situ, LSM Mappan menyimpulkan bahwa penerbitan Perbup tersebut sarat akan dugaan manipulasi, rekayasa dan pesanan untuk menerbitkan berita acara dan peta hasil tinjau lapangan atas konflik masyarakat dengan HGU PT Erasakti Wira Forestama, yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya.
“Kami menduga telah terjadi praktik mafia tanah dan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan lintas sektoral. Yang dilakukan secara terstruktur, terorganisir, dan masif oleh PT EWF, Pemdes Sakean, BPN Muarojambi, dan Pemerintah Kabupaten Muarojambi,” katanya.
Terakhir Hadi Prabowo pun berharap agar seluruh pihak terkait untuk membuka kasus ini seterang-terangnya dan tidak ada tebang pilih.
