Muarojambi – DPRD Kabupaten Muarojambi sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 setelah dilakukan pembahasan.
Kesepakatan ini dilakukan di ruang Rapat paripurna DPRD Kabupaten Muarojambi dan diparipurnakan, Senin, 3 Juli 2023.
Sebelum itu, masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Muarojambi menyampaikan beberapa catatan terhadap capaian APBD tahun 2022.
Catatan pertama disampaikan oleh Usman Khalik selaku juru bicara PDIP.
Menurut Usman Khalik, pada APBD tahun 2022 lalu banyak ditemukan persoalan dilapangan, diantaranya masih ada Silpa yang cukup besar, kemudian meminta pemerintah untuk menertibkan aset yang belum bersertifikat.
“Kami lihat masih banyak lahan yang belum bersertifikat. Kami minta pemerintah membuat sertifikat lahan tersebut agar tidak diambil alih oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Usman Khalik.
Menurutnya, jika Pemerintah Kabupaten Muarojambi membutuhkan anggaran untuk menertibkan aset tersebut, Fraksi PDIP siap untuk menyetujui anggaran tersebut.
“Tahun 2024 harus selesai,” katanya lagi.
Catatan juga diberikan oleh Fraksi PAN yang disampaikan oleh Robinson Sirait selaku Juru bicara.
Menurut Robinson, banyak yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah demi memajukan Kabupaten Muaro Jambi ini. Diantaranya terkait dengan pajak, yang sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menaikkan tarif pajak yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.
Kemudian meminta PDAM Muaro Jambi meningkatkan layanan kepada masyarakat karena sampai saat ini masih banyak keluhan dari masyarakat terkait layanan yang diberikan oleh PDAM. Serta meminta pemerintah untuk memperhatikan batubara yang menjadi sumber kemacetan di Muaro Jambi.
“Kami minta pemerintah untuk membuat kantong parkir untuk truk batubara,” kata Robinson Sirait.
Selain itu, ia mengapresiasi inovasi kinerja Dinas Perkim Kabupaten Muarojambi yang menghemat APBD Kabupaten Muaro Jambi dengan mengganti lampu LED sehingga biaya lampu jalanan menjadi hemat hingga miliaran rupiah.
“Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk dinas Perkim,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Nasdem-PKS menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan tender proyek diawal tahun, agar bisa diselesaikan dengan baik.
Selain itu, ia meminta pemerintah untuk melakukan akselerasi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Muaro Jambi dengan memanfaatkan teknologi IT yang melibatkan Pemerintah desa dan memudahkan masyarakat yang akan membayar pajak dan retribusi.
“Kami juga meminta agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan TKS. Teman-teman tenaga kerja sukarela yang tersebar di seluruh OPD, wabil khusus pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan,” katanya.
