Jambi – Sidang perkara penggelapan dengan Nomor Perkara: 86/Pid.B/2023/PN Jmb kembali bergulir setelah beberapa kali ditunda karena JPU belum bisa menghadirkan saksi.
Dipimpin oleh Fahmi selaku Hakim Ketua, proses persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi secara daring bergulir dengan alot.
Pelapor yang turut hadir di persidangan saat dikonfirmasi usai sidang membantah tudingan penggelapan terhadap dirinya. Dugaan ia menjalankan bisnis dengan motif illegal logging, pun dibantah keras olehnya.
“Kok ilegal loging? Ada semua (perizinan). Itu kan beli dari pihak ke-5 udah,” ujarnya.
Dia lagi-lagi menegaskan bahwa illegal logging menurutnya merupakan pengambilan kayu bulat langsung dari hutan. Sementara pihaknya memperoleh kayu sudah dari tangan ke-5.
“Ini nota-notanya. Kalau kayu ilegal logging itu kan dari hutan tangan pertama kedua,” ujarnya.
Sementara itu, istri terdakwa dalam kasus penggelapan tersebut yakni Ike menceritakan bahwa awalnya dia beserta suaminya bekerja dengan pelapor.
“Sistemnya per hari dipanggil, disuruhlah menjual kayu. Ini kayu aku, kau juallah, mau jual berapo terserah,” kata Ike. Dari hasil penjualan tersebut, Ike tak membantah jika suaminya ada mengambil keuntungan. Namun menurutnya semua hal tersebut sudah diselesaikan dengan pihak pelapor sebelumnya.
Ike juga menduga bahwa kasus yang menimpa suaminya, ada sangkut pautnya dengan sikap pelapor yang enggan membayar biaya santunan, tak lama setelah sepupu suaminya meninggal.
“Karna Depnaker suruh membayarkan Rp 158 juta. Karna dia tidak sangup, itukah difitnah suami aku Rp 113 juta dengan kasus penggelapan,” katanya.
Ike pun membantah tudingan penggelapan yang diarahkan pada suaminya, meburutnya pihaknya juga punya semua bukti-bukti. Tak hanya itu, terkait saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan, dia menyampaikan tak mengenalinya.
Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Ramos Hutabarat saat dikonfirmasi menyampaikan sejumlah keberatan terkait kasus kliennya itu. Menurutnya kayu jelas merupakan hasil hutan, namun dengan segala ketidaklengkapan berkas dalam kasus kliennya, masih juga bisa diproses.
“Seharusnya penyidik bertanya, mana dokumen hasil hutannya? Itu tidak ada dalam berkas perkara,” kata Ramos.
Sudah itu kan, lanjut dia, dalam hasil hutan juga ada pembayaran pajak, tidak ada juga dalam berkas.
“Tiba-tiba, ujuk-ujuk bilang ada penggelapan. Kayu itu legal atau ilegal?” ujarnya bertanya-tanya.
Lebih lanjut dia menyampaikan hal yang menjadi kekecewaan pihaknya yakni, penegak hukum menerima laporan tanpa adanya bukti awal yang kuat.
“Tidak bisa dibuktikan itu legal atau tidak dan jaksa juga menerima itu tanpa mempertanyakan itu sudah ada izinnya apa tidak? Sudah bayar pajak? Hakim juga tidak mengarah kesana bahwa seolah-olah itu memang barang legal.” katanya.
