Jambi – Para anggota DPRD Provinsi Jambi selama sepekan ini melakukan reses (kunjungan kerja) ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing mengisi luangnya masa persidangan.
Selama reses tersebut, para anggota dewan menyerap aspiraswi warga masyarakat. Keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan kepada para anggota dewan sebagian besar menyangkut kerusakan infrastruktrur, khususnya jalan dan kesulitan ekonomi.Pada pertemuan anggota DPRD DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triyan Kusumo di Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Rabu, 8 Maret 2023, warga masyarakat menyampaikan masalah-masalah kerusakan jalan dan bantuan subsidi upah (BSU).
Selain itu, warga masyarakat juga menyampaikan masalah bantuan bibit tanaman, pupuk dan pembinaan.
Wartono Triyan Kusumo mengatakan, reses ke beberapa desa dan kelurahan di Rimbo Bujang, Tebo tersebut dimanfaatkan menjaring aspirasi masyarakat. Berbagai aspirasi dan usulan masyarakat nantinya akan dikaji dan kemudian dimasukkan dalam program dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.
“Beberapa usulan masyarakat yang kami terima, yakni perbaikan jalan lingkungan, jalan produksi dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Aspirasi tersebut kami tampung. Aspirasi yang paling sesuai akan diterima dan dimasukkan dalam pokok pikiran anggota dewan,” katanya.
Dikatakan, warga masyarakat di Tebo juga banyak mengusulkan perbaikan kerusakan jalan dan peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pembinaan dan pemberian modal usaha. Selain itu warga masyarakat dari kelompok wanita tani mengusulkan pembinaan dan peternak meminta bantuan usaha ternak sapi.
Sementara itu, pada reses anggota DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza di beberapa desa di Kabupaten Tanjungjabung Barat, Rabu, 8 Maret 2023, warga masyarakat juga mengeluhkan masalah normalisasi sungai, kerusakan jalan dan anjloknya harga pinang. Harga pinang sendiri di Tanjungjabung Barat anjlok dari Rp 3.000/kg menjadi Rp 2.000/kg.
“Pada pertemuan di beberapa desa, kami menerima berbagai aspirasi masyarakat mengenai normalisasi sungai, perbaikan kerusakan jalan dan anjloknya harga pinang. Kami berupaya agar aspirasi masyarakat tersebut nanti bisa masuk program pembangunan,” katanya.
Dikatakan, warga masyarakat meminta normalisasi sungai an parit (saluran air) di permukiman dan areal pertanian guna mengatasi banjir yang sering terjadi. Kemudian warga mengeluhkan kerusakan jalan yang mengganggu kelancaran transportasi orang dan barang ke perkotaan atau ke luar desa.
“Normalisasi sungai di daerah ini sangat dibutuhkan karena tanaman sering mati akibat terendam banjir pasang surut. Selain itu aliran air dari kanal perusahaan perkebunan sawit menyebabkan banyak tanaman milik rusak dan puso. Sedangkan masalah anjloknya harga pinang juga menjadi bahan perhatian kami karena sebagian besar warga masyarakat Tanjabbar mengandalkan pinang sebagai sumber mata pencaharian,” katanya.
