Menurutnya, pemerintah Indonesia sudah memiliki upaya untuk melaksanakan mitigasi penyebaran Covid-19 dari China.
“Itu isu tidak sepenuhnya benar. Maksud aku bahwa banyak negara justru membuka. Ada fakta di sana masih ada yang positif, tentunya kami berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan,” ujar Silmy usai agenda ‘Syukuran Hari Bakti Imigrasi’ di Hotel Westin, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.
“Dalam konteks keimigrasian kami pasti juga harus melayani apa yang diinginkan oleh satu, luar negeri. Kemudian juga di dalam negeri kami juga pendukung investasi dan tourism,” tuturnya.
Dia pun memberi contoh beberapa hari kemudian Imigrasi mendukung jadwal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Bali yang mempesona wisatawan luar negeri.
Dia tak mengkhawatirkan penyebaran Covid-19 karena pemerintah Indonesia telah memiliki strategi mitigasi.
“Kaprikornus, itu bukan berita lagi. Sekarang itu kami fokus juga bagaimana berlomba-kontes dengan negara lain menunjukkan kemudahan atau menawan turis lalu investasi ke Indonesia untuk membantu pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Silmy.
Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Imigrasi Indonesia, yang dirayakan sebagai Hari Bakti Imigrasi ke-73, Ditjen Imigrasi meluncurkan layanan gres visa kunjungan untuk wisata dan prainvestasi dengan metode pembayaran secara online.
“Visa kunjungan untuk wisata dan prainvestasi dapat diajukan WNA tanpa membutuhkan penjamin (sponsor). Layanan ini diharapkan bisa mendorong kemajuan sektor pariwisata dan investasi,” ucap Silmy.
“Imigrasi menunjukkan fasilitas bagi usahawan global dan investor dunia untuk meninjau serta mempelajari investasi yang berpeluang sebelum mereka menanamkan modal di Indonesia,” tuturnya.
Pada Desember tahun kemudian, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut pemerintah belum bermaksud untuk memperketat pengawasan dan pemeriksaan pintu masuk Indonesia terutama pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dalam waktu dekat.
Hal itu Wiku sampaikan merespons China yang membuka kembali perbatasan mulai 8 Januari 2023 di tengah kenaikan perkara Covid-19 yang masih terjadi di negeri tirai bambu.
“Pada ketika ini belum ada planning pengetatan untuk PPLN. Pemerintah akan senantiasa memonitor pertumbuhan masalah Covid-19,” kata Wiku saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat, 30 Desember 2023.
Wiku melanjutkan hingga dikala ini pemerintah masih mengacu pada SE Nomor 25 Tahun 2022 perihal Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diteken Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto pada Kamis , 1 September 2023.
PPLN tak wajib melampirkan surat negatif Covid-19 dari pemeriksaan PCR. Namun, kalau mereka bergejala ketika datang di Indonesia, maka PPLN yang bersangkutan akan dites PCR.
