DATAJAMBI.COM, Muara Bulian – Secara langsung Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) terima plakat Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DPJB) Provinsi Jambi Supendi di Ruang Pola Kecil Kantor Bupati Batanghari, Kamis 20 Oktober 2022.
Plakat Piagam Opini WTP Tahun Anggaran 2021 merupakan yang ke-7 berturut-turut diterima oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari. Karena laporan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tidak hanya itu saja selain menerima plakat Piagam Opini WTP, Pemkab Batanghari juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Kepala Kantor wilayah direktorat jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi.
Tentang sinergi pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik. Dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Didampingi Supendi selaku Kanwil DPJB Provinsi Jambi, Bupati Batanghari MFA mengatakan berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan bahwa Batanghari tetap bisa menerima Opini WTP.
“Dengan temuan yang berkurang, kita inginnya tahun depan berkurang lagi temuannya. Sehingga ada peningkatan kinerja di situ, bahwa pengungkapannya lebih baik lagi,” ucapnya saat diwawancarai.
“Diingatkan pak Pendi bagaimana kita membangun pondasi pengelolaan keuangan yang baik,” katanya.
Bupati MFA berharap, ke depannya temuan di Batanghari berkurang lagi kalau bisa tanpa temuan.
“Karena WTP ini tidak ada grade nya, karena kalau ada grade nya mungkin kita masih yang menengah. Tapi karena dia tidak punya grade WTP bagaimana temuannya berkurang. Berarti kalau temuan berkurang pertanggungjawaban keuangannya lebih baik lagi,” pungkasnya.
Sementara itu Supendi selaku Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi berpesan, karena tahun 2021 sudah dilalui dengan bagus dengan terbukti menyusun laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh Opini WTP dan sudah ke-7 kalinya. Diharapkan tahun 2022 lebih baik lagi salah satunya menurunkan jumlah temuan.
“Menghilangkan temuan gak mungkin tapi diupayakan untuk menurun temuan-temuannya. Dan juga terus melaksanakan government dari pertanggungjawaban keuangan. Karena APBD Kabupaten Batanghari bagian besar masih ditopang dalam bentuk transfer 1 triliun lebih dari pemerintah pusat,” ujarnya.
“Tentunya ini sangat berdampak pada pemerintah maupun masyarakat sini, makanya tolong kami memesankan untuk penyerapannya jangan di belakangkan. Usahakan percepat, apa yang menyebabkan keterlambatan? mari kita atasi kita perbaiki supaya tahun depan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi,” pungkasnya.
Turut hadir Sekretaris Daerah, Kepala Bakeuda, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Inspektur, Perwakilan Kadis PDK, jajaran Kanwil DJPB Provinsi Jambi.
