DATAJAMBI.COM, Batanghari – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, melakukan kunjungan kerja ke Jambi untuk percepatan program PTSL, Kamis 21 Juli 2022.
Kunjungan Kerja Menteri ATR/BPN RI ke Propinsi Jambi tersebut juga di hadiri unsur Forkopimda Kabupaten Batang hari yang di wakili Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang diwakilkan oleh Kasi Penanganan Konflik Sosial dan Masalah Aktual Rustam.
Mantan Panglima TNI tersebut mengatakan dengan seluruh perangkat Forkopimda provinsi untuk berkoordinasi dalam rangka percepatan program PTSL dan setelah Dia dengarkan dari walikota maupun bupati ada beberapa kabupaten kota yang pada akhir tahun 2023 atau awal 2024 itu sudah menjadi kota lengkap.
“Artinya kota yang semuanya sudah terdaftar terpetakan dan sudah tersertifikatkan , ini cukup menggembirakan, karena itu adalah bagian dari perintah bapak presiden untuk segera merealisasikan segera, mengakselerasi program PTSL dan tadi kami juga sampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dengan kantor pertanahan ini perlu, sehingga bukan hanya koordinasi tapi terlibat langsung dalam merealisasikan program PTSL”, kata Hadi.
Lanjutnya, oleh sebab itu, saya minta kepada bapak Gubernur agar Kepala kantor Kanwil itu menjadi satu sistem yaitu menjadi anggota Forkopimda atau Forkopimda plus sehingga memudahkan koordinasi antara Kakanka dengan Bupati, Walikota, Kapolres, Dandim dan Kajati.
“Dari laporan tadi tidak ada semuanya, masih berjalan, malah justru kota Jambi ini termasuk yang paling cepat bisa mencapai menjadi kota lengkap, dalam waktu mungkin akhir 2024 ini sudah menjadi kota lengkap dan ada beberapa kota lain yang sudah kami menyusun menjadi kota lengkap dalam program PTSL”, ujar Hadi.
Untuk diketahui kelebihan menjadi kota lengkap. Pertama, masyarakatnya memiliki kepastian hukum. Kedua, tidak akan ada sertifikat yang lain yang menimpa sehingga mafia tanah pasti tidak ada. Ketiga, investor masuk kota Jambi tenang karena kepastian hukum tanah tersebut sudah jelas.
Mengenai mafia tanah, kata Hadi, kita terus laksanakan koordinasi dengan empat pilar untuk bisa menyelesaikan permasalahan tanah atau konflik agraria tersebut.
