DATAJAMBI.COM, Jambi – Paripurna DPRD Kota Jambi hari ini tampak menggambarkan nuansa yang berbeda dari biasanya, Sabtu 28 Mei 2022 sejak pukul 08.00 WIB bertepatan hari jadi Tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi ke 621 tahun.
Berbagai sudut dinding yang dihiasi kain khas pesta pernikahan, ditambah dengan penampilan tarian kreasi yang menyelingi acara Paripurna tersebut.
Ruangan Aula Swarna Bumi dalam Gedung DPRD Kota Jambi semakin padat dengan orang yang menjadi tamu undangan Paripurna hingga acara berlangsung usai.
Tamu perempuan mengenakan baju kurung berwarna sedana dengan songket yang menjadi rok mereka, dan tak sedikit menambahkan tengkuluk penghias kepalanya.
Tamu laki-lakinya juga mengenakan baju kurung, kopiah hitam khas Indonesia dipakai bagaikan mahkota mereka, dilengkapi dengan songket membalut pinggang hingga lutut seolah sebuah sarung.
Walaupun ruangan Aula Swarna Bumi yang cukup luas itu penuh dengan tamu, di luar gedung DPRD Kota Jambi masih banyak orang-orang hadir.
Mereka menyaksikan rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan kostum yang sama berwarna cerah seperti gambaran tengah berbahagia.
Layar monitor besar terpampang untuk disaksikan berjalannya acara secara virtual.
Tamu tersebut merupakan segenap undangan Pemkot Jambi baik dari unsur pemerintahan dalam Kota Jambi maupun di luar daerah.
Usai Paripurna, Putra Absor Hasibuan, Ketua DPRD Kota Jambi mengatakan masih dapat mengetok anggaran pada APBD-P tahun 2022.
“Kita ketahui bersama pada 25 Mei kemaren terjadi hujan yang sangat lebat dan akibatkan banjir di beberapa tempat. Tadi sudah saya tekankan juga kepada bapak gubernur, dan ketua DPRD Provinsi Jambi serta bapak Wali Kota Jambi. Bila itu provinsi untuk dianggarkan APBD-P 2022,” ujarnya.
Tetapi jika titik yang bermasalah merupakan wewenang Kota Jambi, ia sendiri yang akan meminta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi agar menganggarkan pada APBD-P 2022.
Sehingga APBD-P atasi banjir yang telah dianggarkan 2022 dapat dilaksanakan pada 2023.
Harapnya besar permasalahan banjir dapat terurai setidaknya masyarakat merasakan berkurangnya banjir.
Ia setuju dengan Wali Kota Jambi bahwa permasalahan banjir terdapat pada drainase-drainase yang butuh wewenang provinsi penanganannya.
Absor menekankan permasalahan cepat direspon agar tahun 2023 dapat dilaksanakan pengerjaan infrastuktur pendukungnya.
Syarif Fasha, Wali Kota Jambi juga menodong Al Haris Gubernur Jambi untuk memperbaiki titik-titik rawan banjir dalam wilayah kota.
“Mohon maaf bapak Gubernur kami todong di tempat. Karena titik-titik tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi yang tidak bisa kami sentuh,” ucapnya saat menyampaikan sambutan Paripurna DPRD Kota Jambi.
Karena dalam satu jam hujan yang mengguyur Kota Jambi maka sejumlah tempat akan mengalami banjir dengan genangan air.
“Kalau sudah begitu masyarakat punya yang salah ya pemerintah kota,” katanya.
Alharis Gubernur Jambi menanggapi, untuk mengatasi persoalan banjir Kota Jambi dari sungai-sungai perlu kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi yang sempat dibahas dengan pihak tersebut.
Menurutnya jika kondisi dinilai benar-benar dalam situasi mendesak, maka sangat dapat dianggarkan dalam APBD-P Provinsi Jambi, saat ditanyai soal penganggaran.
“Kita sudah sempat duduk bersama balai untuk pecahkan masalah itu. Nanti kita akan bedah sama-sama balai (kembali) mengetahui mana wewenang kita, dan mana yang balai,” ucapnya, usai Paripurna DPRD Kota Jambi dalam acara HUT Tanah Pilih Pusako Betuah ke 621 tahun.
Alharis berujar ada beberapa titik (kewenangan Pemprov Jambi) yaitu di kuburan Cina, Pasar, dan 2 lainnya,” kata dia.
Walaupun ada kewenangan dua instansi pada titik tertentu dalam Kota Jambi, menurutnya Pemkot Jambi juga perlu diajak lakukan pembahasan.
Ia mengklaim kerjasama akan lebih maksimal dilakukan oleh tiga pihak yang bersangkutan.
