<strong><a href="http://datajambi.com">DATAJAMBI.COM,</a> Jambi</strong> - BKKBN Jambi tak henti-hentinya disorot DPP LSM Mappan siang tadi, hal ini karena adanya beberapa hal yang dinilai tidak berjalan sesuai prosedur yang benar. Salah satunya yakni, proses perekrutan satgas stuting yang dinilai sarat akan kejanggalan. BKKBN Provinsi Jambi dinilai lebih mengutamakan pendaftar dari luar daerah Provinsi Jambi, padahal yang lebih memahami kondisi Provinsi Jambi dan dinilai lebih baik untuk percepatan penurunan masalah stunting di wilayah Provinsi Jambi adalah penduduk atau warga lokal. Namun terkait persoalan ini, pihak BKKBN Provinsi Jambi malah berdalih bahwa sudah menjelaskan hal tersebut ke salah satu pihak yang datang ke kantor BKKBN sebelumnya. Padahal yang sedang mempersoalkan masalah tak lain dan tak bukan adalah DPP LSM Mappan. "Untuk pengadaan satgas stuting ini merupakan pengadaan jasa yang sudah kita laksanakan sesuai dengan Perpres 12 tahun 2021. Dimana pengadaan langsung itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan pengumuman, kita bisa menunjuk langsung orang yang dianggap mampu," kata pihak BKKBN Provinsi Jambi. Akan tetapi, lanjut dia, pada proses ini kami tidak mempunyai orang yang dianggap mampu yang kami ketahui. Untuk itu kami buka pengumuman open rekrut tersebut. "Nah pada proses open rekrutmen itu disebutkan bahwa orang se-Indonesia bisa mendaftar akan tetapi memang diutamakan orang yang berdomisili di wilayah. Akan tetapi itu diutamakan bukan keharuskan. Kami sudah merekrut sekita 400 orang lebih untuk beberapa posisi dari berbagai daerah, kita lihat berdasarkan pengalaman dan pendidikan nya. Itu ada kualifikasinya bukan abal-abal," ujarnya. Selanjutnya, kata dia, pengalaman juga kita lihat. Kita skoring, pengalaman minimal tiga tahun, kalau tidak ada pengalaman otomatis nilainya nol. Jadi itu penjelasan kenapa yang lulus itu ada beberapa orang yang lulus itu ada yang berdomisili di luar daerah. Pada proses perekrutan tersebut menurut pihak BKKBN, mereka juga melakukan penulisan esai dan proses wawancara kemudian pernyataan bahwasannya yang bersangkutan sanggup untuk melaksanakan tugas di provinsi Jambi secara resmi. Setelah penjelasan pihak BKKBN, Hadi Prabowo beserta para pendemo dari DPP LSM Mappan yang masih merasa ada yang kurang menantang BKKBN Provinsi Jambi untuk turun bersama DPP LSM Mappan guna memastikan penjelasannya benar. Reporter: <strong>Juan Ambarita </strong>
