DATAJAMBI.COM – DPRD Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) anggaran 2021.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Batanghari, M Jaafar dengan didampingi Wakil Ketua II, Ilhamuddin di ruang paripurna DPRD Batanghari pada Selasa 29 Maret 2022.
Hadir pula dalam paripurna ini Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, Wakil Bupati, Bakhtiar, Sekretaris Daerah Muhammad Azan, Sekretaris Dewan Muhammad Ali, serta para unsur Forkompimda dan para kepala OPD dilingkup Pemkab Batanghari.
LKPj dan LKPD anggaran 2021 disampaikan Bupati Batanghari, menurutnya yang disampaikan ini merupakan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja oleh Pemda selama satu tahun anggaran.
Ruang lingkup LKPJ ini juga meliputi hasil penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dilaksanakan Pemda dengan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penguasaan.
Fadhil Arief mengatakan, untuk penjelasan kinerja APBD anggaran 2021 dinilai berdasarkan realisasi per 31 Desember 2021 sebelum diaudit oleh BPK RI.
Pertama terhadap pendapatan daerah dari rencana anggaran senilai Rp 1.291.773.645.291 terealisasi Rp 1.197.332.759.824 atau 92 persen.
Kedua, untuk belanja daerah dari rencana anggaran senilai Rp 1.311.245.780 terealisasi sebesar Rp 1.231.438.317 atau 93,91 persen.
Sedangkan, untuk pembiayaan daerah dari rencana anggaran sebesar Rp17.774.794 terealisasi Rp 4,5 miliar atau 25,32 persen.
Fadhil Arief menilai, untuk realisasi diatas 90 persen ini dirasa cukup baik, dengan keadaan Batanghari yang sebelumnya terkendala oleh tunda bayar yang mencapai Rp.94,5 miliar.
“Ada kendala refocusing anggaran, ditambah lagi transisi pemerintahan bahkan adanya wabah pandemi Covid-19.”
“Kedepannya diharapkan akan lebih baik lagi, selagi tidak adanya pemotongan anggaran, saya yakin segala sesuatu yang diinginkan Insya Allah akan membuahkan hasil yang baik, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Capaian yang diperoleh saat ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemda dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
“Harus ada keseriusan dari semua pihak dan berkoordinasi dalam berbagai sektor untuk tahapan pembangunan,” katanya.
