DATAJAMBI, Jambi – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Juanda mengatakan, permasalahan PT BKS sudah banyak. Tak hanya masalah tanggul, HGU-nya juga bermasalah.
“HGU sebelum take over itu cokelat, karet dan kelapa hibrida, kenapa sekarang jadi sawit,” tanya Juanda.
Dia pun geram karena orang yang diutus rapat bersama Komisi II DPRD Provinsi Jambi dan OPD terkait bukan orang yang bisa mengambil keputusan.
“Yang datang bukan orang yang bisa ambil keputusan,” tegasnya.
Ditambahkan Raden Fauzi, masalah ini akan ditindaklanjuti hingga selesai. Jika tidak ada itikad baik dari perusahaan, Komisi II paling depan dan siap merekomendasikan untuk menuntut perusahaan.
“Harus diselesaikan, ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” tegasnya.
Rusli Kamal Siregar mengatakan, dalam rapat ini, ada dua masalah besar yang harus diselesaikan pihak perusahaan, yakni, masalah jalan dan Tanggul. Untuk tanggul, BLH Provinsi Jambi harus merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan.
“Nanti kita rekomendasi ke kabupaten Sarolangun untuk menindaklanjutinya,” pungkasnya.
PT Bahana Karya Semesta (BKS) di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun membangun tanggul di areal perkebunan sawit mereka. Bangunan itu berdampak terhadap 613 hektar sawah milik masyarakat 7 desa, yakni, Desa Baru, Lubuk Jering, Jernih, Semurung, Pematang Kabau hingga Desa Mentawai Baru.
Camat Air Hitam, Herjoni dalam rapat bersama Komisi II DPRD Provinsi Jambi bersama OPD terkait mengatakan, sawah masyarakat tidak bisa lagi digarap setelah pembangunan tanggul PT BKS. “Jika sawah itu digarap maksimal, Sarolangun bisa swasembada beras,” ujarnya.
Tanggul itu dibangun sekitar tahun 2017. Kini petani selalu gagal panen dan gagal tanam karena selalu terjadi banjir. “Itu dampak yang dirasakan sejak ada tanggul. Tanggulnya melebihi maksimal,” kata Camat Air Hitam.
Camat mengungkapkan, tanggul yang dibuat pihak perusahaan itu hanya menjaga agar sawit perusahaan tidak terendam. “Ini masyarakat yang jadi korban. Kalau di Lubuk Jering sudah sampai ke kantor desa,” tuturnya pada Selasa, 15 Februari 2022.
Tak hanya sawah, kebun warga juga terdampak. Ada juga aliran sungai yang dialirkan ke lokasi lain agar tidak ke mengalir ke kebun mereka. “Kita juga menemukan jika air di kebun sudah banyak, ditumpahkan ke masyarakat, gimana tidak terjadi banjir,” kata Camat.
Dari 7 Desa tersebut, 31 ribu jiwa warga yang sangat merasakan dampak pembangunan Tanggul oleh PT BKS itu. “Kita harap masalah ini bisa cepat selesai,” katanya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sarolangun Naser mengatakan, PT BKS terindikasi melakukan penanaman sawit melebihi HGU. “Kalau ada sanksi administrasi dan pindana, laporkan. Kalau administrasi tidak kuat. Provinsi dan Kabupaten harus kompak,” tegasnya.
Dia menilai, memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan pihak perusahaan. Tak hanya PT BKS saja. “Kita akan selesaikan satu per satu,” ucap Sekda.
Seharusnya, Tanggul yang dibangun oleh pihak perusahaan itu diekspos dulu ke pemerintah. “Pelanggaran yang dilakukan ini sangat merugikan masyarakat,” tuturnya.
